BPS PROVINSI RIAU LAKUKAN PENILAIAN ZI WBK PADA LAPAS PEKANBARU

Pekanbaru (LPD) – Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Untuk wilayah Riau, survei untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut akan dilaksanakan oleh BPS Provinsi Riau mulai Agustus sampai September 2019 ini. Saat ini (23/8) yang sudah memasuki hari ketiga, BPS Provinsi Riau sedang melaksanakan penilaian terhadap survei tersebut di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru.

Sebelum melaksanakan survei, terlebih dahulu Tim Pengawas Survei BPS ini meninjau sarana dan prasarana lapas. Mulai dari meninjau fasilitas halaman parkir yang lebih luas dan indah, adanya penunjuk arah bangunan lapas, ruang pendaftaran kunjungan yang nyaman, serta ruang berkunjung yang ramah anak. Ditambah fasilitas musholla, ruang untuk ibu menyusui, dan fasilitas khusus kaum disabilitas dan lanjut usia. Selanjutnya, tim pengawas survey memantau jenis-jenis pelayanan yang ada di lapas, seperti pos layanan PB/CB/CMB yang berada di ruang pendaftaran kunjungan, juga terdapat satu pos lagi di ruang berkunjung, dan WAK ABAS (Waktu Abang Bebas) yang merupakan fasilitas self service bagi WBP untuk mengetahui kapan waktunya bebas.

Perwakilan Pengawas Survei BPS Riau, Mujiono, menyampaikan bahwa responden survei adalah masyarakat pengunjung dan warga binaan Lapas Kelas IIA Pekanbaru serta masyarakat sekitar lapas. “Unsur-unsur penilaian yang kami lakukan adalah seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat dan WBP terhadap peningkatan pelayanan yang diberikan pihak Lapas Pekanbaru”, ucap Mujiono. Lanjut Mujiono, selain metode observasi ini nantinya akan ada _mysterious guest_ yang diam-diam menjadi pengunjung, lalu akan menilai apakah benar Lapas Pekanbaru sudah bebas dari segala korupsi dan pungli. Selanjutnya seluruh data yang diperoleh akan diolah dan langsung diserahkan kepada Kemenpan-RB untuk menentukan layak tidaknya satuan kerja memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

 

Jayalah Pemasyarakatan..

Jayalah KEMENKUMHAM !!!

(HUMAS LAPAS KELAS IIA PEKANBARU)

 
Penulis: 
    author
    No related post!